Aliansi Suporter Gelar Aksi Keprihatinan

Aliansi Suporter Indonesia (ASI) menyerukan perubahan di tubuh PSSI.

Aliansi Suporter Indonesia (ASI) melancarkan aksi damai di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, sebagai wujud keprihatinan atas situasi sepakbola nasional.

Aliansi baru terbentuk sepekan, tepatnya 7 Januari, dan terdiri dari sejumlah perkumpulan fans yang sudah dikenal publik sepakbola nasional, yaitu Bonek, Joglosemar, Pasoepati, Aremania, The Jack, Bobotoh dan Viking, Snex, Singamania, Infosuporter, Kampak, Spartack, Slemania, NJ-Mania, Panser, Benteng Viola, dan beberapa kelompok suporter lain.

Mereka menginginkan perubahan di tubuh PSSI dan dengan tegas menolak Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Aksi keprihatinan berlangsung damai dan ditandai dengan menyalakan seribu lilin. Para suporter kemudian bergandengan tangan membentuk lingkaran besar sebagai pertanda tidak ingin menciptakan permusuhan di antara sesama kelompok.

Kemudian, secara bergantian perwakilan setiap kelompok berorasi mengungkapkan keprihatinannya, antara lain Kapten ASI, Djundan Hidayat; Novita Elly Erfoza dari Singamania Jabodetabek; tokoh suporter Joglosemar di Jabodetabek, Helmi Atmaja; Nanang Ariadi dari Bonek Jabodetabek; hingga diakhiri oleh Richard Ahmad dari The Jack selaku tuan rumah.&

Melalui Nanang Ariadi, Alianis menyampaikan isi petisi yang akan diteruskan ke Komisi X DPR RI, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berikut tujuh butir petisi ASI:

1. Menuntut resturiksasi atau reformasi dalam kepengurusan PSSI sesegera mungkin;
2. Menolak politisasi sepakbola nasional dengan tidak mendudukkan kader partai dalam posisi puncak dan strategis;
3. PSSI hanya dikelola oleh orang-orang independen dan profesional dalam bidangnya;
4. Mengembalikan fungsi APBD yang sesuai dengan Pasal 155 PP nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Mendagri no 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; serta Surat Mendagri no .903/187/SJ yang berisi pelarangan penggunaan dana APBD secara rutin bagi klub sepakbola;
5. Menuntut diadakannya audit kelembagaan PSSI secara transparan, bersih dan independen;
6. PSSI harus memberikan izin pada setiap usaha kompetisi profesional yang ingin memajukan persepakbolaan Indonesia;
7. Menolak calon ketua umum PSSI yang mempunyai perkara hukum;
8. Menuntut keamanan, kenyamanan dan fasilitas yang layak bagi penonton.